Senin, 20 Desember 2010 - 10:34 wib
Muhammad Saifullah - Okezone
Ilustrasi (Foto: Koran SI)
JAKARTA - Rencana PKB Gus Dur yang dipelopori Yenny Wahid menggelar muktamar di Surabaya pada 26-27 Desember mendatang bakal menghadapi konsekuensi hukum.
Tim hukum dari DPP PKB Muhaimin Iskandar sudah menyiapkan langkah somasi apabila muktamar di Surabaya menggunakan atribut-atribut PKB. “Kami akan melakukan somasi, karena mereka bukan PKB yang sah,” tegas Ketua Lakum HAM DPP PKB Muhaimin, Anwar Rachman kepadaokezone di Jakarta, Senin (20/12/2010).
“Mereka tidak berhak menggunakan bendera, logo, nama, serta atribut PKB lain,” imbuh pria asal Jombang itu.
Anwar menegaskan, secara hukum PKB yang sah adalah PKB kubu Muhaimin Iskandar. Hal itu dibuktikan dengan putusan pengadilan serta Surat Keputusan dari Kemenkum HAM. Sehingga pihak lain tidak berhak mengatasnamakan PKB yang sah menggelar muktamar. “Kapan hari mereka sudah mengajukan gugatan di pengadilan dan kalah,” terangnya.
Dijelaskan, perhelatan muktamar bukanlah perkara main-main. Sebab harus memiliki payung hukum yang jelas. Yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Tidak bisa sejumlah orang berkumpul lantas mengklaim aktivitasnya sebagai gelaran muktamar.
“Muktamar ada aturannya, itu kan muktamar main-main. Siapa juga yang mau ikut. Seluruh DPW dan DPC legalitasnya ada pada kami,” tandasnya.(ful)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar